Pulau Sumatra, berdasarkan luas merupakan pulau terbesar keenam di dunia. Pulau ini membujur dari barat laut ke arah tenggara dan melintasi khatulistiwa, seolah membagi pulau Sumatra atas dua bagian, Sumatra belahan bumi utara dan Sumatra belahan bumi selatan. Pegunungan Bukit Barisan dengan beberapa puncaknya yang melebihi 3.000 m di atas permukaan laut, merupakan barisan gunung berapi aktif, berjalan sepanjang sisi barat pulau dari ujung utara ke arah selatan; sehingga membuat dataran di sisi barat pulau relatif sempit dengan pantai yang terjal dan dalam ke arah Samudra Hindia dan dataran di sisi timur pulau yang luas dan landai dengan pantai yang landai dan dangkal ke arah Selat Malaka, Selat Bangka dan Laut China Selatan.
Di bagian utara pulau Sumatra berbatasan dengan Laut Andaman dan di bagian selatan dengan Selat Sunda. Pulau Sumatra ditutupi oleh hutan tropik primer dan hutan tropik sekunder yang lebat dengan tanah yang subur. Gungng berapi yang tertinggi di Sumatra adalah Gunung Kerinci di Jambi, dan dengan gunung berapi lainnya yang cukup terkenal yaitu Gunung Leuser di Nanggroe Aceh Darussalam dan Gunung Dempo di perbatasan Sumatra Selatan dengan Bengkulu. Pulau Sumatra merupakan kawasan episentrum gempa bumi karena dilintasi oleh patahan kerak bumi disepanjang Bukit Barisan, yang disebut Patahan Sumatra; dan patahan kerak bumi di dasar Samudra Hindia disepanjang lepas pantai sisi barat Sumatra. Danau terbesar di Indonesia, Danau Toba terdapat di pulau Sumatra.
Kepadatan penduduk pulau Sumatra urutan kedua setelah pulau Jawa.
Saat ini pulau Sumatra secara administratif pemerintahan terbagi atas 8 provinsi yaitu:
• Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung dan 2 provinsi lain yang merupakan pecahan dari provinsi induk di pulau Sumatra yaitu Riau Kepulauan dan Kepulauan Bangka Belitung.
Aceh
yang sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) adalah provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah.
Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara.
Suku bangsa
Provinsi Aceh memiliki 13 suku asli, yaitu: Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias.
Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan hasil sebagai berikut: Aceh (50,32%), Jawa (15,87%), Gayo (11,46%), Alas (3,89%), Singkil (2,55%), Simeulue (2,47%), Batak (2,26%), Minangkabau (1,09%), Lain-lain (10,09%)
Perekonomian
Pra tsunami 2004
Sebelum bencana tsunami 26 Desember 2004, perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi lokal di Aceh, menyumbangkan 6,5 persen dari Pendapatan Daerah Bruto (PDB) senilai 1,59 triliun pada tahun 2004 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2005). Potensi produksi perikanan tangkap mencapai 120.209 ton/tahun sementara perikanan budidaya mencapai 15.454 ton/tahun pada tahun 2003 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2004). Produksi perikanan tersebut merata, baik di Samudera Hindia maupun Selat Malaka.
Industri perikanan menyediakan lebih dari 100.000 lapangan kerja, 87 persen (87.783) di sub sektor perikanan tangkap dan sisanya (14.461) di sub sektor perikanan budidaya. Sekitar 53.100 orang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Namun demikian, 60 persen adalah nelayan kecil menggunakan perahu berukuran kecil. Dari sekitar 18.800 unit perahu/kapal ikan di Aceh, hanya 7.700 unit yang mampu melaut ke lepas pantai. Armada perikanan tangkap berskala besar kebanyakan beroperasi di Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Barat dan Aceh Selatan.
Menurut Nurasa et al. (1993), nelayan Aceh sebagian besar menggunakan alat tangkap pancing (hook and line). Alat tangkap lain adalah pukat, jaring cincin (purse seine), pukat darat, jaring insang, jaring payang, jaring dasar, jala dan lain-lain.
Infrastruktur penunjang industri ini meliputi satu pelabuhan perikanan besar di Banda Aceh, 10 pelabuhan pelelangan ikan (PPI) utama di 7 kabupaten/kota dan sejumlah tempat pelelangan ikan (TPI) kecil di 18 kabupaten/kota. Selain itu terdapat 36.600 hektar tambak, sebagian besar tambak semi intensif yang dimiliki petambak bermodal kecil. Tambak-tambak ini tersebar di Aceh Utara, Pidie, Bireuen dan Aceh Timur.
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia mengelola sebuah pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) budidaya, sebuah pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) budidaya, sebuah laboratorium uji mutu perikanan dan sebuah kapal latih. Di tiap kabupaten/kota, terdapat dinas perikanan dan kelautan. Total aset di sektor perikanan pra-tsunami mencapai sekitar Rp 1,9 triliun.
Kerusakan akibat tsunami di Banda Aceh
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2005) memperkirakan 9563 unit perahu hancur atau tenggelam, termasuk 3969 (41,5%) perahu tanpa motor, 2369 (24,8%) perahu bermotor dan 3225 (33,7%) kapal motor besar (5-50 ton). Selain itu, 38 unit TPI rusak berat dan 14.523 hektar tambak di 11 kabupaten/kota rusak berat. Diperkirakan total kerugian langsung akibat bencana tsunami mencapai Rp 944.492,00 (50% dari nilai total aset), sedangkan total nilai kerugian tak langsung mencapai Rp 3,8 milyar. Sebagian besar kerugian berasal dari kerusakan tambak.
Kerusakan tambak budidaya tersebar merata. Bahkan di daerah yang tidak terlalu parah dampak tsunaminya (misalnya di Aceh Selatan), tambak-tambak yang tergenang tidaklah mudah diperbaiki dan digunakan kembali. Total kerugian mencapai Rp 466 milyar, sekitar 50 persen dari total kerugian sektor perikanan. Kerugian ekonomi paling besar berasal dari hilangnya pendapatan dari sektor perikanan (tangkap dan budidaya). Hilangnya sejumlah besar nelayan, hilang atau rusaknya sarana dan prasarana perikanan termasuk alat tangkap dan perahu serta kerusakan tambak menjadikan angka kerugian sedemikian besarnya.
Diperkirakan produksi perikanan di Aceh akan anjlok hingga 60 persen. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu paling sedikit 5 tahun. Di subsektor perikanan tangkap, bahkan diduga perlu waktu lebih lama (sekitar 10 tahun), karena banyaknya nelayan yang hilang atau meninggal selain rusaknya sejumlah besar perahu atau alat tangkap. Berdasarkan asumsi tersebut, total kerugian yang mungkin terjadi hingga sektor ini pulih total dan kembali ke kondisi pra-tsunami diperkirakan mencapai Rp 3,8 triliun.
Pariwisata
Dalam sektor pariwisata, Daerah Istimewa Aceh memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan lebih baik, terutama wisata alam, wisata bahari, dan wisata sejarah. Aceh dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam pertama di Indonesia, di mana pada abad 15-16 SM berdiri kerajaan Pasai dan Periak. Daya tarik obyek wisata lainnya adalah Taman Wisata Gunung Leuser yang memiliki banyak sungai arus deras, yang menarik bagi wisatawan asing dan domestik. Begitu pula kekayaan budaya berupa adat istiadat dan kesenian tradisonal, tari-tarian dan sebagainya akan menambah minat para wisatawan mancanegara dan domestik untuk berkunjung ke sana. Jika dikelola dengan baik, potensi pariwisata tersebut akan menambah penghasilan masyarakat Aceh yang bekerja di sektor pariwisata.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh sangat membutuhkan investasi besar. Tetapi kemampuan investasi pemerintah terbatas. Untuk itu diperlukan investasi masyarakat, termasuk dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Kini tantangan yang dihadapi oleh Pemda Aceh baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang menarik minat investor dari dalam serta luar negeri dan dunia usaha lainnya. Tindakan yang perlu dilakukan antara lain adalah mengembangkan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat menampung kegiatan ekonomi dan membuka pusat layanan informasi bisnis.
Selain potensi sumber daya alamnya, lokasi daerah Aceh termasuk cukup strategis, karena letaknya berdekatan dengan Malaysia dan Thailand dan daerah ini memiliki pelabuhan bebas Sabang yang sudah diresmikan oleh Presiden Gus Dur pada akhir Januari ta-hun 2000. Thailand dan Malaysia telah membangun kerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan re¬gional yang dikenal sebagai Indonesia-Malaysia-Thai¬land Growth Triangle (IMT-GT). Kerjasama itu diharapkan akan mendorong dan memperluas kerjasama bidang industri, pariwisata, pertanian, dan perdagangan antarpropinsi di tiga negara tersebut.
Dalam sektor pariwisata, Daerah Istimewa Aceh memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan lebih baik, terutama wisata alam, wisata bahari, dan wisata sejarah. Aceh dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam pertama di Indonesia, di mana pada abad 15-16 SM berdiri kerajaan Pasai dan Periak. Daya tarik obyek wisata lainnya adalah Taman Wisata Gunung Leuser yang memiliki banyak sungai arus deras, yang menarik bagi wisatawan asing dan domestik. Begitu pula kekayaan budaya berupa adat istiadat dan kesenian tradisonal, tari-tarian dan sebagainya akan menambah minat para wisatawan mancanegara dan domestik untuk berkunjung ke sana. Jika dikelola dengan baik, potensi pariwisata tersebut akan menambah penghasilan masyarakat Aceh yang bekerja di sektor pariwisata.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh sangat membutuhkan investasi besar. Tetapi kemampuan investasi pemerintah terbatas. Untuk itu diperlukan investasi masyarakat, termasuk dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Kini tantangan yang dihadapi oleh Pemda Aceh baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang menarik minat investor dari dalam serta luar negeri dan dunia usaha lainnya. Tindakan yang perlu dilakukan antara lain adalah mengembangkan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat menampung kegiatan ekonomi dan membuka pusat layanan informasi bisnis.
Selain potensi sumber daya alamnya, lokasi daerah Aceh termasuk cukup strategis, karena letaknya berdekatan dengan Malaysia dan Thailand dan daerah ini memiliki pelabuhan bebas Sabang yang sudah diresmikan oleh Presiden Gus Dur pada akhir Januari ta-hun 2000. Thailand dan Malaysia telah membangun kerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan re¬gional yang dikenal sebagai Indonesia-Malaysia-Thai¬land Growth Triangle (IMT-GT). Kerjasama itu diharapkan akan mendorong dan memperluas kerjasama bidang industri, pariwisata, pertanian, dan perdagangan antarpropinsi di tiga negara tersebut.
Sumber ; id.wikipedia.org/wiki/Aceh
Jumat, 25 Maret 2011
Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Di Masa Yang Akan Datang
Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Di Masa Yang Akan Datang
Strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi indonesia di masa yang akan datang mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan agar pembangunan wilayah Indonesia dapat dilaksanakan secara seimbang danserasi antara dimensi pertumbuhan dengan dimensi pemerataan, antara pengembangan Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat segera teratasi melalui pembangunan yang terencana dengan matang, sistematis, dan bertahap.
Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
2. Orientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan sebagai negara maritim. Wilayah kelautan dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia,karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
3. Ancaman dan peluang dari globalisasi ekonomi terhadap Indonesia yang terutama diindikasikan dengan hilangnya batas-batas negara dalam suatuproses ekonomi global. Proses ekonomi global cenderung melibatkan banyak negara sesuai dengan keunggulan kompetitifnya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur, penguasaan teknologi, inovasi proses produksi dan produk, kebijakan pemerintah, keamanan, ketersediaan modal,jaringan bisnis global, kemampuan dalam pemasaran dan distribusi global.
4. Strategi pengembangan wilayah nasional untuk pembangunan ekonomi yang lebih merata dan adil, antara lain:
5. Mengembangkan ekonomi daerah dan nasional melalui pengembangan sektor-sektor unggulan
6. Mengembangkan kawasan perbatasan sebagai ”beranda depan” negara dan pintu gerbang internasional yang menganut keserasian prinsip-prinsip ekonomi (Prosperity) serta pertahanan dan keamanan (Security).
7. Mengembangkan keterkaitan ekonomi antar daerah melalui pengembangan sistem jaringan transportasi yang mencakup sistem jaringan jalan, rel, pelabuhan laut, dan bandar udara yang melayani pengembangan ekonomi kawasan andalan dan kota-kota, sehingga terwujud struktur ruang wilayah nasional yang utuh dan kuat dalam kerangka negara NKRI.
8. Mengembangkan dukungan sumberdaya air
untuk dapat mengelola pembangunan ekonomi wilayah secara efisien dan efektif, diperlukan strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor berikut :
9. Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengembangan kawasan pesisir sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah terhadap rencana tata ruang kawasan pesisir.
10. Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat (participatory planning process) dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir yang transparan dan accountable agar lebih akomodatif terhadap berbagai masukan dan aspirasi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan.
11. Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
12. Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen – baik PP, Keppres, maupun Perda - untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya role sharing yang ‘seimbang’ antar unsur-unsur stakeholders. Dalam hal ini instrument pengaturan bagi wilayah pesisir perlu dirumuskan sebagai turunan dan bagian yang tidak terpisahkan dari UU 24/1992 tentang Penataan Ruang.
http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/Men_%20101203,Makalah.pdf
Strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi indonesia di masa yang akan datang mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan agar pembangunan wilayah Indonesia dapat dilaksanakan secara seimbang danserasi antara dimensi pertumbuhan dengan dimensi pemerataan, antara pengembangan Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat segera teratasi melalui pembangunan yang terencana dengan matang, sistematis, dan bertahap.
Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
2. Orientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan sebagai negara maritim. Wilayah kelautan dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia,karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
3. Ancaman dan peluang dari globalisasi ekonomi terhadap Indonesia yang terutama diindikasikan dengan hilangnya batas-batas negara dalam suatuproses ekonomi global. Proses ekonomi global cenderung melibatkan banyak negara sesuai dengan keunggulan kompetitifnya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur, penguasaan teknologi, inovasi proses produksi dan produk, kebijakan pemerintah, keamanan, ketersediaan modal,jaringan bisnis global, kemampuan dalam pemasaran dan distribusi global.
4. Strategi pengembangan wilayah nasional untuk pembangunan ekonomi yang lebih merata dan adil, antara lain:
5. Mengembangkan ekonomi daerah dan nasional melalui pengembangan sektor-sektor unggulan
6. Mengembangkan kawasan perbatasan sebagai ”beranda depan” negara dan pintu gerbang internasional yang menganut keserasian prinsip-prinsip ekonomi (Prosperity) serta pertahanan dan keamanan (Security).
7. Mengembangkan keterkaitan ekonomi antar daerah melalui pengembangan sistem jaringan transportasi yang mencakup sistem jaringan jalan, rel, pelabuhan laut, dan bandar udara yang melayani pengembangan ekonomi kawasan andalan dan kota-kota, sehingga terwujud struktur ruang wilayah nasional yang utuh dan kuat dalam kerangka negara NKRI.
8. Mengembangkan dukungan sumberdaya air
untuk dapat mengelola pembangunan ekonomi wilayah secara efisien dan efektif, diperlukan strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor berikut :
9. Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengembangan kawasan pesisir sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah terhadap rencana tata ruang kawasan pesisir.
10. Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat (participatory planning process) dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir yang transparan dan accountable agar lebih akomodatif terhadap berbagai masukan dan aspirasi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan.
11. Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
12. Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen – baik PP, Keppres, maupun Perda - untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya role sharing yang ‘seimbang’ antar unsur-unsur stakeholders. Dalam hal ini instrument pengaturan bagi wilayah pesisir perlu dirumuskan sebagai turunan dan bagian yang tidak terpisahkan dari UU 24/1992 tentang Penataan Ruang.
http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/Men_%20101203,Makalah.pdf
Senin, 14 Maret 2011
Keaadaan geografis indonesia
Keaadaan geografis indonesia :
Indonesia merupakan negara terbesar di asia tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan, sebagian besar negara indonesia terdiri dari 65% perairan dan 35% berupa daratan. terletak pada 6°LU-11°LS dan 95° BT-141°BT. Indonesia di himpit oleh dua samudera, yaitu samudera hindia dan samudera pasifik. Sebagian besar penduduk negara indonesia bermata pencaharian nelayan dan bertani.
Indonesia meupakan negara yang sangat memiliki kekayaan alam seperti batubara, minyak bumi, timah, besi, mangan, dll. Kekayaan negara inonesia sangatlah besar pengaruhnya bagi kemajuan bangsa indonesia, namun negara indonesia kekurangan tenaga ahli yang dapat mengolah semua kekayaan alam kita.
Indonesia merupakan negara terbesar di asia tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan, sebagian besar negara indonesia terdiri dari 65% perairan dan 35% berupa daratan. terletak pada 6°LU-11°LS dan 95° BT-141°BT. Indonesia di himpit oleh dua samudera, yaitu samudera hindia dan samudera pasifik. Sebagian besar penduduk negara indonesia bermata pencaharian nelayan dan bertani.
Indonesia meupakan negara yang sangat memiliki kekayaan alam seperti batubara, minyak bumi, timah, besi, mangan, dll. Kekayaan negara inonesia sangatlah besar pengaruhnya bagi kemajuan bangsa indonesia, namun negara indonesia kekurangan tenaga ahli yang dapat mengolah semua kekayaan alam kita.
Kamis, 17 Februari 2011
Pengertian sistem ekonomi :
Sistem adalah suatu bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sistem ekonomi adalah suatu system yang dipakai setiap Negara untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu Negara tersebut. Dalam pengertian system ekonomi kita mengetahui ada beberapa system ekonomi yang digunakan setiap negara seperti system ekonomi liberal, system ekonomi kapitalisme, system ekonomi sosialisme, system ekonomi komunisme, system ekonomi merkantilisme, dan system ekonomi fasisme.
Sejarah perekonomian Indonesia :
Sebelum kemerdekaan :
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).
Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi sangat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Namun hal ini hanya memperburuk perekonomian Indonesia.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
ORDE BARU
orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik
Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi) 1998 sekarang
Sistem ekonomi Pancasila ini termuat dalam pancasila khususnya sila ke-4 yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat melalui upaya-upaya dan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila,dan system ini rakyat terlindung dalam hal kepentingan ekonomi rakyat,sehingga rakyat miskin dapat menadapatkan perlakuan hokum yang sama,dan tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah.
Sumber : file:///E:/SEJARAH%20PEREKONOMIAN%20INDONESIA%20%C2%AB.htm
Sistem adalah suatu bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sistem ekonomi adalah suatu system yang dipakai setiap Negara untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu Negara tersebut. Dalam pengertian system ekonomi kita mengetahui ada beberapa system ekonomi yang digunakan setiap negara seperti system ekonomi liberal, system ekonomi kapitalisme, system ekonomi sosialisme, system ekonomi komunisme, system ekonomi merkantilisme, dan system ekonomi fasisme.
Sejarah perekonomian Indonesia :
Sebelum kemerdekaan :
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).
Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi sangat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Namun hal ini hanya memperburuk perekonomian Indonesia.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
ORDE BARU
orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik
Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi) 1998 sekarang
Sistem ekonomi Pancasila ini termuat dalam pancasila khususnya sila ke-4 yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat melalui upaya-upaya dan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila,dan system ini rakyat terlindung dalam hal kepentingan ekonomi rakyat,sehingga rakyat miskin dapat menadapatkan perlakuan hokum yang sama,dan tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah.
Sumber : file:///E:/SEJARAH%20PEREKONOMIAN%20INDONESIA%20%C2%AB.htm
Senin, 29 November 2010
Menjalankan Bisnis secara Etis dan Bertanggung Jawab
Menjalankan Bisnis secara Etis dan Bertanggung Jawab
Menjalankan suatu bisnis haruslah dengan tekun agar bisnis yang dijalankan bisa terus berkembang dan terus berkembang. Untuk itu menjalankan bisnis harus secara etis dan menjalankan prosedur-prosedur yang ada.
contohnya seperti bersaing yang sehat tanpa adanya menjelek-jelekkan pebisnis lain, tidak mngurangi harga barang yang lebih dari ketetapan harga.
Keterangan :
Barang yang dijual perusahaan merah ini memiliki harga 500.000,-
Barang yang dijual perusahaan bunga ini memiliki harga yang sama 500.000,- karena perusahaan ini memiliki pemasok barang yang sama dengan perusahaan merah.
Barang yang dijual perusahan hijau lebih murah dibandingkan dua perusahaan sebelumnya yaitu sebesar 400.000,- karena perusahaan ini mempunyai pemasok yang berbeda dari dua perusahaan lain.
Kesimpulan :
• Banyak orang-orang yang beralih ke pebisnis biru karena ia memiliki harga yang relative lebih murah dibandingkan perusahaan merah dan biru, padahal harga sudah di tetapkan 500.000,- dengan keputusan bersama, namun karena perudahaan hijau memiliki pemasok yang berbeda sehingga dia dapat menurunkan harga sesuka hatinya.
Dalam masalah diatas, terdapat persaingan yang tidak sehat, dalam hal ini seharusnya para pebisnis tidak boleh menurunkan harga yang telah disepakati bersama, maka dari itu seharusnya harga yang telah ditetapkan merupakan patokan bersama. Jangan memberikan harga yang rendah karena perbedaan pemasok, karena itu dapat mematikan para pebisnis yang lain.
Bisnis yang baertanggung jawab
Para pebisnis haruslah bertanggung jawab atas barang yang mereka jual, karena semua itu untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, agar para konsumen tidak pergi ke pebisnis lain, karena tanggung jawab merupakan suatu kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis.
Konsumen menginginkan barangnya cepat diantar, maka penjual pun harus memberikan barangnya sesuai dengan kebutuhan konsumen, jangan hanya memikirkan uangnya saja, keinginan konsumen adalah no.1 agar konsumen dapat puas mendapatkan barang/jasa yang diberikan.
Menjalankan suatu bisnis haruslah dengan tekun agar bisnis yang dijalankan bisa terus berkembang dan terus berkembang. Untuk itu menjalankan bisnis harus secara etis dan menjalankan prosedur-prosedur yang ada.
contohnya seperti bersaing yang sehat tanpa adanya menjelek-jelekkan pebisnis lain, tidak mngurangi harga barang yang lebih dari ketetapan harga.
Keterangan :
Barang yang dijual perusahaan merah ini memiliki harga 500.000,-
Barang yang dijual perusahaan bunga ini memiliki harga yang sama 500.000,- karena perusahaan ini memiliki pemasok barang yang sama dengan perusahaan merah.
Barang yang dijual perusahan hijau lebih murah dibandingkan dua perusahaan sebelumnya yaitu sebesar 400.000,- karena perusahaan ini mempunyai pemasok yang berbeda dari dua perusahaan lain.
Kesimpulan :
• Banyak orang-orang yang beralih ke pebisnis biru karena ia memiliki harga yang relative lebih murah dibandingkan perusahaan merah dan biru, padahal harga sudah di tetapkan 500.000,- dengan keputusan bersama, namun karena perudahaan hijau memiliki pemasok yang berbeda sehingga dia dapat menurunkan harga sesuka hatinya.
Dalam masalah diatas, terdapat persaingan yang tidak sehat, dalam hal ini seharusnya para pebisnis tidak boleh menurunkan harga yang telah disepakati bersama, maka dari itu seharusnya harga yang telah ditetapkan merupakan patokan bersama. Jangan memberikan harga yang rendah karena perbedaan pemasok, karena itu dapat mematikan para pebisnis yang lain.
Bisnis yang baertanggung jawab
Para pebisnis haruslah bertanggung jawab atas barang yang mereka jual, karena semua itu untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, agar para konsumen tidak pergi ke pebisnis lain, karena tanggung jawab merupakan suatu kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis.
Konsumen menginginkan barangnya cepat diantar, maka penjual pun harus memberikan barangnya sesuai dengan kebutuhan konsumen, jangan hanya memikirkan uangnya saja, keinginan konsumen adalah no.1 agar konsumen dapat puas mendapatkan barang/jasa yang diberikan.
Pengaruh pemerintah kepada kondisi ekonomi
Pengaruh pemerintah kepada kondisi ekonomi
Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, Negara membutuhkan Negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Banyak sekali barang-barang yang masuk ke dalam Negara kita, karena adanya perdagangan bebas jadi Negara lain mudah memaskukkan barang-barangnya ke Negara kita.
Contohnya :
• China : barang-barang elektronik, handphone, dll
Barang-barang elektronik china banyak sekali yang di perdagangkan di inidonesia, seperti di glodok.
Dampaknya :
Barang-barang Indonesia kalah bersaing dengan barang-barang china yang relative murah dan masa pemakaian na lumaian lama.
Orang-orang lebih memilih barang tersebut di bandingkan barang-barang produksi dalam negeri.
• Malaysia : petronas (berupa bahan-bakar), Proton (mobil)
Konflik yang di alami bangsa Indonesia dengan bangsa malysia sangatlah tegang, namun bangsa indonesia masih saja mengimpor barang-barang yang dibuat bangsa Malaysia itu.
• Jepang : Toyota (mobil)
Pada awalnya jepang mengirim barang-barangnya yang berupa mobil , namun karena bea masuk yang mahal jepang mempunyai strategi yang bagus untuk membuat mobil di indonesia,l jadi mereka tidak usah mengirim barang-barangnya dan mereka tidak butuh membayar pajak masuk Negara lagi.
Ini semua sebagian contoh barang-barang yang masuk ke Negara Indonesia, apakah semua ini menghasilkan keuntungan bagi bangsa ini?? Apa pengaruh pemerintah dalam menjalankan perekonomian yang seperti ini? Bangsa ini sudah lama sekali bebas dari penjajah, namun kenapa bangsa ini masih saja seperti terjajah oleh Negara lain.
a. Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiscal mewakili keputusan bagaimana pemerintah federal seharusnya menentukan serangkaian tingkat pajak dan membelanjakan uangnya. Keputusan ini sangat relevan untuk bisnis karena mereka mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa perusahaan.
• • Revisi dari Tingkat Pajak Pendapatan Pribadi
Misalnya, kebijakan fiscal yang mengurangi pajak pendapatan pribadi. Kebijakan ini memberikan kepada orang pendapatan setelah pajak yang lebih tinggi, yang akan mendorong mereka untuk lebih membelanjakan uangnya. Perilaku seperti itu merefleksikan kenaikan dalam agregat permintaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis yang dapat memperbaiki kinerja bisnis
• • Revisi atas Pajak Korporasi
Kebijakan fiscal juga dapat mempengaruhi pendapatan setelah pajak perusahaan secara langsung.
• • Revisi dalam Pajak Cukai
Pajak cukai adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah federal pada produk tertentu. Pajak ini menaikkan biaya produksi barang ini. Sebagai konsekuensi, manfuaktur cenderung membebankan pajak ini ke dalam harga yang mereka kenakan pada produk. Jadi konsumen secara tidak langsung terbebani pajak. Pajak juga mungkin tidak mendorong konsumsi dari barang ini dengan secara tidak langsung mempengaruhi harga. Cukai biasa diterapkan pada berbagai produk termasuk minuman alcohol dan tembakau.
• • Revisi dalam Defisit Anggaran Belanja
Kebijakan fiscal yang dibuat oleh pemerintah federal memberikan jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan oleh pemerintah federal dan jumlah pengeluaran federal. Jika pengeluaran pemerintah federal melebihi jumlah fajak federal, mengakibatkan deficit anggaran belanja federal.
Sumber : buatan sendiri, http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-economy/2065868-pengaruh-pemerintah-pada-kondisi-ekonomi/
Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, Negara membutuhkan Negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Banyak sekali barang-barang yang masuk ke dalam Negara kita, karena adanya perdagangan bebas jadi Negara lain mudah memaskukkan barang-barangnya ke Negara kita.
Contohnya :
• China : barang-barang elektronik, handphone, dll
Barang-barang elektronik china banyak sekali yang di perdagangkan di inidonesia, seperti di glodok.
Dampaknya :
Barang-barang Indonesia kalah bersaing dengan barang-barang china yang relative murah dan masa pemakaian na lumaian lama.
Orang-orang lebih memilih barang tersebut di bandingkan barang-barang produksi dalam negeri.
• Malaysia : petronas (berupa bahan-bakar), Proton (mobil)
Konflik yang di alami bangsa Indonesia dengan bangsa malysia sangatlah tegang, namun bangsa indonesia masih saja mengimpor barang-barang yang dibuat bangsa Malaysia itu.
• Jepang : Toyota (mobil)
Pada awalnya jepang mengirim barang-barangnya yang berupa mobil , namun karena bea masuk yang mahal jepang mempunyai strategi yang bagus untuk membuat mobil di indonesia,l jadi mereka tidak usah mengirim barang-barangnya dan mereka tidak butuh membayar pajak masuk Negara lagi.
Ini semua sebagian contoh barang-barang yang masuk ke Negara Indonesia, apakah semua ini menghasilkan keuntungan bagi bangsa ini?? Apa pengaruh pemerintah dalam menjalankan perekonomian yang seperti ini? Bangsa ini sudah lama sekali bebas dari penjajah, namun kenapa bangsa ini masih saja seperti terjajah oleh Negara lain.
a. Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiscal mewakili keputusan bagaimana pemerintah federal seharusnya menentukan serangkaian tingkat pajak dan membelanjakan uangnya. Keputusan ini sangat relevan untuk bisnis karena mereka mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa perusahaan.
• • Revisi dari Tingkat Pajak Pendapatan Pribadi
Misalnya, kebijakan fiscal yang mengurangi pajak pendapatan pribadi. Kebijakan ini memberikan kepada orang pendapatan setelah pajak yang lebih tinggi, yang akan mendorong mereka untuk lebih membelanjakan uangnya. Perilaku seperti itu merefleksikan kenaikan dalam agregat permintaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis yang dapat memperbaiki kinerja bisnis
• • Revisi atas Pajak Korporasi
Kebijakan fiscal juga dapat mempengaruhi pendapatan setelah pajak perusahaan secara langsung.
• • Revisi dalam Pajak Cukai
Pajak cukai adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah federal pada produk tertentu. Pajak ini menaikkan biaya produksi barang ini. Sebagai konsekuensi, manfuaktur cenderung membebankan pajak ini ke dalam harga yang mereka kenakan pada produk. Jadi konsumen secara tidak langsung terbebani pajak. Pajak juga mungkin tidak mendorong konsumsi dari barang ini dengan secara tidak langsung mempengaruhi harga. Cukai biasa diterapkan pada berbagai produk termasuk minuman alcohol dan tembakau.
• • Revisi dalam Defisit Anggaran Belanja
Kebijakan fiscal yang dibuat oleh pemerintah federal memberikan jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan oleh pemerintah federal dan jumlah pengeluaran federal. Jika pengeluaran pemerintah federal melebihi jumlah fajak federal, mengakibatkan deficit anggaran belanja federal.
Sumber : buatan sendiri, http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-economy/2065868-pengaruh-pemerintah-pada-kondisi-ekonomi/
karakteristik asing yang mempengaruhi bisnis internasional
karakteristik asing yang mempengaruhi bisnis internasional
setiap bangsa mempunyai sebuah kelebihan yang mungkin tidak dimiliki Negara lain, dan setiap Negara juga mempunyai kekurangannya juga. Maka dari itu setiap Negara butuh Negara lain untuk memenuhi kebutuhan Negara tersebut.
Perdagangan luar negeri pada era globalisasi sekarang ini merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh suatu negara karena tanpa itu suatu negara tidak akan mampu untuk dapat bertahan. Perdagangan luar negeri merupakan suatu sarana dan stimulator penting bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu :
• memperbesar kemampuan konsumsi suatu negara
• meningkatkan output dunia dan memberikan jalan bagi pasaran produk-produk seluruh dunia, yang tanpa melalui perdagangan tidak akan mungkin dapat bagi negara-negara miskin untuk berkembang.
Salah satu bentuk perdagangan luar negeri tersebut adalah ekspor, dimana ekspor memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang. Industri ekspor merupakan sektor yang menjadi landasan bagi perkembangan produktifitas, kemudian produktifitas ini berangsur-angsur menjalar keseluruh sektor ekonomi.
Perkembangan ekspor ini menjadi bagian utama dari substansi 2 perspektif ekonomi yakni, perspektif ekonomi makro, dimana kegiatan ekspor memungkinkan ekonomi nasional menjadi lebih baik untuk memperbesar cadangan valuta asing, menyediakan lapangan kerja, menciptakan backward dan forward linkages, dan akhirnya mencapai sebuah standar hidup yang lebih tinggi (Czinkota, Rivoli, Ronkainen,1992).
Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan barang-barang dan jasa, yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Perdagangan luar negeri timbul karena pada hakekatnya tidak ada satupun negara didunia ini yang dapat menghasilkan semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya (Deliarnov,1995).
Jadi, setiap Negara butuh Negara lain, hal yang dapat memajukan suatu Negara adalah jika suatu Negara tersebut mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki Negara lain, dan barang yang dihasilkan Negara tersebut merupakan barang yang dibutuhkan oleh Negara lain. Serta tidak ada Negara lain yang mampu atau memiliki kenlebihannya tersebut.
Sumber : buatan sendiri, www.goolgle.com
setiap bangsa mempunyai sebuah kelebihan yang mungkin tidak dimiliki Negara lain, dan setiap Negara juga mempunyai kekurangannya juga. Maka dari itu setiap Negara butuh Negara lain untuk memenuhi kebutuhan Negara tersebut.
Perdagangan luar negeri pada era globalisasi sekarang ini merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh suatu negara karena tanpa itu suatu negara tidak akan mampu untuk dapat bertahan. Perdagangan luar negeri merupakan suatu sarana dan stimulator penting bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu :
• memperbesar kemampuan konsumsi suatu negara
• meningkatkan output dunia dan memberikan jalan bagi pasaran produk-produk seluruh dunia, yang tanpa melalui perdagangan tidak akan mungkin dapat bagi negara-negara miskin untuk berkembang.
Salah satu bentuk perdagangan luar negeri tersebut adalah ekspor, dimana ekspor memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang. Industri ekspor merupakan sektor yang menjadi landasan bagi perkembangan produktifitas, kemudian produktifitas ini berangsur-angsur menjalar keseluruh sektor ekonomi.
Perkembangan ekspor ini menjadi bagian utama dari substansi 2 perspektif ekonomi yakni, perspektif ekonomi makro, dimana kegiatan ekspor memungkinkan ekonomi nasional menjadi lebih baik untuk memperbesar cadangan valuta asing, menyediakan lapangan kerja, menciptakan backward dan forward linkages, dan akhirnya mencapai sebuah standar hidup yang lebih tinggi (Czinkota, Rivoli, Ronkainen,1992).
Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan barang-barang dan jasa, yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Perdagangan luar negeri timbul karena pada hakekatnya tidak ada satupun negara didunia ini yang dapat menghasilkan semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya (Deliarnov,1995).
Jadi, setiap Negara butuh Negara lain, hal yang dapat memajukan suatu Negara adalah jika suatu Negara tersebut mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki Negara lain, dan barang yang dihasilkan Negara tersebut merupakan barang yang dibutuhkan oleh Negara lain. Serta tidak ada Negara lain yang mampu atau memiliki kenlebihannya tersebut.
Sumber : buatan sendiri, www.goolgle.com
Langganan:
Postingan (Atom)